TARAKAN – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) dan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM)  Kaltara menggelar konferensi Pers untuk mengkampanyekan pencegahan Politik Uang dan Politik SARA (Suku, Ras, Agama, Antar-golongan) pada PILKADA serentak 2020, Minggu (13/09/2020).

Sebagai pembukaan Ketua PW IPM, Husnul Aulia menyampaikan, “Dalam hal ini kami ingin menyampaikan sikap kami untuk terselenggaranya pemilu tahun ini dengan adil dan terwujudnya pemilihan tidak ada yang terdzolimi,” Ujar Husnul.

Husnul juga menghimbau kepada seluruh kader IPM Kaltara dan para pelajar agar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari politik uang dan politik sara agar PILKADA yang akan digelar pada 09 Desember nanti bisa berjalan aman, damai, dan bersih.

“Agar kita sesama pelajar harus berkolaborasi untuk menolak money politics juga berkolaborasi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita khususnya pelajar untuk jangan ada penghinaan terhadap suku, agama atau bentuk lainnya seperti itu,” Kata Husnul.

“Sama juga kepada timses atau semua yang mencalonkan baik gubernur maupun bupati di masing-masing kabupaten, jangan sampai melakukan perilaku yang tidak terpuji ketika melaksanakan tugasnya. Jangan sampai kita ikut menerima money politics, karena pada dasarnya ketika kita menerima money politics uang yang kita terima seperti itu maka itu salah satu kehancuran yang akan kita terima seperti itu,” Imbuh Husnul.

Senada dengan itu Ketua DPD IMM Kaltara, Ahmad Imam Ma'arif mengatakan, dalam PILKADA 2020 seluruh pihak harus menciptakan suasana yang tenang serta bekerjasama dalam menyukseskan pesta demokrasi ini agar berlangsung damai, tertib dan lancar.

“Waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk menunjukan tingkat kualitas dan kolektif, meningkatkan ikatan persaudaraan dan menurunkan tensi politik ditengah masyarakat, dan semua pihak harus menaati ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan pergerakan atau aktivitas politik apapun yang dapat menganggu ketenangan serta mencederai proses politik,” Ucap Imam.

“Penyelenggara pemilu juga harus berjalan dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia,” Lanjut Imam.

Terakhir Imam menegaskan sikap yang diambil DPD IMM Kaltara terkait problematika yang terjadi memasuki momentum politik 2020 saat ini.

“Kami ingin mengkampanyekan untuk menjauhi politik uang, dimana juga ada ditengah masyarakat ada tersebar isu mengenai agama, moralitas, sosial dan berita hoaks. Ada sebagian isu yang tersebar berisi penghinaan terhadap seseorang yang terlibat  pemilu maupun para pendukung dari paslon-paslon. Tentunya kami DPD IMM Kaltim-Kaltara akan memastikan menolak keras mengenai money politik dan sejenisnya,” Tutup Imam.