NUNUKAN - Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MSi PhD menyampaikan pengarahan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan Kamis (24/3). Menurut Bupati, Musrenbang RKPD harus bersinergi dengan kebijakan Nasional maupun kebijakan pembangunan Kalimantan Utara. "Perencanaan Pembangunan yang akan kita kerjakan pada tahun 2023 harus tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2023," katanya.

Selain itu, Laura memberikan pesan kepada peserta Musrenbang dalam menyusun RKPD Tahun 2023 mampu merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. "Saya berpesan agar Musrenbang kali ini benar-benar mampu merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, jika ada usulan yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten Nunukan, maka sebaiknya ditawarkan melalui sumber pembiayaan lain, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Perlu menjadi catatan penting, dibutuhkan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan yang solid diantara OPD," ungkapnya.

Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 ini mengambil tema Peningkatan Daya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM, Kinerja Pelayanan Publik, Infrastruktur Ekonomi dan Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Kepala Bappeda dan Litbang Drs R Iwan Kurniawan MAP menjelaskan ada Enam Program Proritas pembangunan yang sudah ditetapkan dan harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun renja.

"Pertama, meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kedua meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi, ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal, keempat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, kelima meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan keenam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Dalam sesi tanya jawab terjadi diskusi yang cukup alot terkait data BPS yang menyebutkan terjadi kenaikan tingkat kemiskinan dan menurunnya daya beli masyarakat. Serfianus yang juga Sekda meminta BPS untuk mengungkapkan rumus mendapatkan data itu. Sebaliknya Camat Lumbis Lumbis S Sos menjelaskan diwilayahnya terdapat sekolah baik SD maupun SMP. "Saya sudah empat tahun disini belum pernah bertemu dengan tim survei BPS, disebutkan validitas data dari survei tersebut," jelasnya.

Mendapat berbagai masukan dan tanggapan atas data yang disampaikan, Kepala BPS Nunukan Agung S Si menanggapinya kalem. Dirinya berterima kasih atas masukan yang disampaikan. "Terima kasih masukannya, BPS dalam melakukan survei sudah punya metodologi sendiri dan hasilnya secara statistik bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Narasumber yang lain dari Provinsi Kaltara menyampaikan keterbatasan APBD Provinsi yang hanya mencapai dua triliun lebih. "Kendati demikian kita tetap harus optimis dengan melaksanakan pembangunan yang bersifat prioritas termasuk pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota di Kaltara," katanya.

Musrenbang RKPD ini dihadiri Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, seluruh OPD Kabupaten Nunukan, Camat-Camat, Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan tidak hanya itu juga turut Hadir Pemerintah Provinsi dan Perwakilan Kemendagri melalui Virtual Zoom Meeting. (*)